Ilmu politik dapat di bedakan dengam ilmu social lain sejauh hal tersebut berkenan dengan wujud pengawasan atau kekuasaan di dalam masyarakat. Max webar memandang organisasi atau perkumpulan sebagai politk “ bila dan hanya apabila penyelenggaraan tatanan politik di laksanakan secara berkesinambungan dengan penggunaan paksaan terhadap anggota-anggota dalam batas teritorialnya.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, kajian ilmu politik lebih di pusatkan pada hubungan-hubungan dan pola-pola intraksi individu dan politik juga lebih di pandang sebagai satu aspek dari prilaku manusia di dalam batas-batas lingkungannya
Sebagai alokasi nilai-nilai otoritatif, penekanan konsepnya juga beragam, dari 1). Pembutan dan pelaksanaan keputusan sebagai unit analisis, 2). Pembuatan kebijakan yang yang melibatkan perundingan dan proses politik dan 3). Penentuan serta pencapaian tujuan-tujuan masyarakat. Aspek yang kedua lebih terkait dengan sifat proses politik yang ada yang ada di dalam suatu negara
Dalam memahami ruang lingkup ilmu politik lahir dari keragaman penggunaaan istilah oleh para ilmuan politik itu sendiri, sp : ilmu politik , teori politik, filsafat politik dan pemikiran politik yang biasanya mereka sama artikan saja. Baik sabine maupun catlin beranggapan (meskipun mereka berbeda-beda pendapat dalam banyak hal) bahwa meskipun istilah teori politik dapat di gunakan untuk menjelaskan semua pokok persoalan yang tercakup dalam rubric ilmu politik saat ini, tapi ia dapat di pisah-pisah ke dalam ilmu politik dan filsafat politik
Filsafat politik, sebagaimana di jelaskan ecksteinberbeda ilmu politik dalam hal : 1. Subjek, 2. Ruang lingkip, dan 3. Uhuran kesahihan. Sebagai subjek filsafat politik tidak hanya bersangkutan dengan persoalan fakta tetapi juga norma dan cara,. Sejauh mengangkat ruang lingkup filsafat politik di maksudkan sebagai tafsiran terhadap pemahaman teori-teori politik bukan teori yang menjelaskan kekalahan partai buruh inggris pada tahun 1951, tetapi teori-teori seperti analisa mars tentang negara dan factor-faktor yang menentukan kekuasaan politik
I. PENDEKATAN KESEJARAHAN: GEORGE H. SABINE
Teori politik menurut sabine senantiasa mengaku pada situasi yang agak khusus”, sehingga rekonstruksi waktu, tempat dan keadaan yang melahirkan teori-teori politik itu sangatperlu di pahami
Teori politik menurut Sabine meliputi:
a. Pernyataan factual tentang bentuk peristiwa-peristiwa yang muncul
b. Peryataan tentang apa yang di sebut sebagai sifat kausal
c. Peryataan sesuatu yang harus terjadi atau sesuatu yang bener dan di ingin telah terjadi
Sabine juga menyatakanbahwa teori politik menurut sabine ‘ p memainkan peranan ganda “, dalam arti bahwa selama teori politik masih merupakan dunia pemikiran yang abestrak, maka ia akan mempengaruhi keyakinan-keyakinan yang bisa menyebabkan dan menghantarkan kejadian-kejadian kausal di dalam situsai-situasi sejarah.
II. PENDEKATAN SOSIOLOGIS: GEORGE E. G. CATLIN:
Catlin memandang politik dalam pengertian yang di gunakan Ariestoteles , sebagai bagian yang meliputi berbagai aktivitas yang ada dalam masyarakat baginya ilmu politik tidaklah di bedakan dengan sosiologi ia menunjuk sejumlah keuntungan dari jumlah keuntungan dari pendekattan ini;
1) Memungkinkan para ahli untuk mengkaji hubungan dan struktur masyarakat secara menyeluruh dan tidak semata pada bagian tertentu yang di ciptakan masyarakat eropa pada abab ke- 15 dan ke- 17 yang kini di sebut sebagai “ negara modern”
2) Mereka bisa mengkaitkan studinya dengan teori umum mengenai masyarakat sehingga para ilmuan politik bisa mengabikan kesalahan yang tidak perlu, sesuatu yang hampir tak pernah di asuhkan oleh ilmuam politik saat ini.
3) Kalau ilmuan politik semata memusatkan perhatiannya pada negara sebagai satuan analisanya, maka hal-hal yang berkenan dengan kejadian politik sehari-hari yang tidak di mengertinya mungkin akan terabaikan
Catlin tidak keberatan dengan ifinisi sp yang di kedepankan V.O key sebagai “ study tentang pemerintahan” dalam arti bahwa” “pemerintahan” sejenis dengan “kontrol” bukan sebagai lembaga sp presiden atau cabinet.
Definisi LASSWELL tentang ilmu politik sebagai study tentang pembagian pembentukan kekuasaan, dapat di terima oleh catlin, hanya perbedaannya bahwa catlin lebih suka menyebutkan sebagai “phenomena control” terhadap semua proses yang ada dalam lapangan ilmu social, melalui hipotesa dasar sementara yang keliru, dengan mengatakan kekuasaan sebagai factor yang menentukan.
III. PENDEKATAN LEO STRAUSS
Filsafat politik adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk mengetahui sifat politik dan kebenaran, atau tatanan politik yang bagaimana di anggap baik.
Teori politik dan filsafat politik saling melengkapi saatu sama lain, karena umumnya tidaklah mungkin memahami piiran, tindakan atau perbuatan tanpa mengevakuasinya. Strauss percaya bahwa nilai merupakan bagian dari filsafaat politik yang sangat di butuhkan dan tidak dapatn di keluarkan dari study politik. Strauss sangat menentang tehadap upaya pemisahan yang di paksakan terhadap ilmu politik dan filsafat politik “mulanya” tukasnya “ filsafat politik identik dengan ilmu politik dan mencakup smua study tentang maasalah-masalah kemanusiaan’ tapi kini, kata mendapatkannya terpisah kedalam bagian yang dari satu aliran stauss yakni bahwa pemisahan antara filsfat dan ilmu tidak bias di lakukan dalam bidang-bidang study yang berkenan dengan masalah-masalah kemanusiaaan, tidak aka nada ilmu politik yang non filsafat atau filsafat politik yang non ilmiah. Penekanan aspek sejarah yang berlebihanterhadap ilmu politi terpisah dari sifat-sifat keilmuannya.
IV. PENDEKAATAN KESEJARAHAN; KEUNTUNGAN DAN KETERBATASAN
Mengapa study teori politik klasic harus di pandang sebagai bagian yang sangat di perlukan pada setiap kurikulum politik. Mulford sibely menjelaskan hal ini dengan baik, dengan acuan khusus pada teori plato dan filosof-filosof politik masa lalu lainnya, pendapat plato telah menjadi objek dari sakih satu kontroversi yang paling tajam di kalangan akademi pada saat ini, seperti popper, fite, Russell dan erossman yang mengacu keras pandangan –pandangan etika dan politiknya plato. Sedangan wild, levinson dan yang lainnya dengan keyakinan penuh membela pendapat plato dengan menyatakan bahwa plato (dan sampai pada taraf tertentu setiap politik dengan berbagai reputasinya) menghadapi masalah-masalah yang tidak hanya di temukan pada masanyatetapi sepanjang masa
Pemikir-pemikir politi klasik seperti plato dan ariestoteles banyak melontarkan pemikiran-pemikiran tentang struktur politik, organisasi, masalah-masalah politik, asumsi-asumsi politik dan tujuan-tujuan lembaga.moderan sibely menggambarkan bahwa Negara kota (sih states) di yunani merupakan contoh tentang cara-cara manusia di atur secara polities, sedangkan teori-teori politik klasik memberikan petunjuk penting mengenai perkembangan dan fungsinya.
Usaha-usaha untuk menentukan tulisan-tulisan yang dapat di percaya, mencari dukungan dan pengaruh, mengganti factor-faktor personal dan lingkungan, telah mejadi masalah sebagaimana di tunjukkan oleh watins, sudah merupakan bidang penelitian tradisional dalam lapangan ilmu politik
V. PENDEKATAN TERPADU: CARL J PRIEDRICH
Ilmu di definisikan bermacam-macam yakni sebagai cabang dari pengetahuan atau study yang berkaitan dengan fakta dan kebenaran yang tersusun secara sistimatis, dalam menunjukkan cara kerja hukum-hukum bersifat umum, sebagai pemgetahuan fakta atau prinsif-prinsif yang di peroleh dengan study yang sistimatis, serta sebagai cabang atau badan dari pengetahuan yang terorganisir
Pendekatan keilmuan untuk mempelajari masalah-masalah, karena itu melibatkan 2 hal yakni:
a. Kesepakatan dalam metodologi
b. Melatih seseorang dalam kerja ilmiah
Bertrand Rusell mengemukakan pandangan bahwa filsafat terdiri dari atas 2 bagian, perpaduan yang kurang harmonis yaitu teori tentang hakekat dunia, dam juga etika atau doktrin politik tentang cara hidup yang terbaik.
VI. SIFAT OTONOMI ILMU POLITIK: NORMA JACOBSON.
Indentifikasi erat antara ilmu politik dengan ilmu yang lain ataufilsafat terdapat norma Jacobson sebagai bentuk lain dari bahaya - bahaya teori politik yang melepaskan bentuk keilmuan dan moralitas
Ilmuan politik dan kaum moralis keduanya Nampak menjadi sangat tergoda degan komitmennya masing ¬- masing terhadap ilmuatau terhadap etika, untuk menganggap politik sebagai suatu aktivitas yang bermamfaat bagi study pada kebenarannya sendiri, sebagaimana di jelaskan oleh Jacobson politik secara harpiah tanpa memperhatikan moralitas, sedangkan bagi kaum moralitas politik adalah sebagai realisasi moralitas dan tujuan-tujuan rasional tanpa memperhatikan segi kepraktisannya.
Pengaetahuan politik membutuhkan pranan ilmuan, imajinasi, pengalaman, pertimbangan, dan yang terpenting adalah komitmen terhadap objek politik. Jacobson menulis ini adalah untuk mengatur keadaan bagi penampilan yang terbaik, dan cukup untuk menghadapi keadaan yang terorganisir sebagai standar untuk menilai kreativitaas dan organitas teori politik.
VII. TEORI EMPIRIS VS TEORI NORMATIF
Kaum Empiris akan sepakat dengfan teoritikus empiris bahwa:
1. Nilai-nilai ethers dan keingintahuan peneliti dapat mempengaruhi pilihan pokok pembicaraan di dalam ilmu social dan juga ilmu alam
2. Kriteria kepentingan dan relevansi masa sekali tidak dapat di tetapkan atas dasar pengetahuan empiris semata-mata kita membutuhkan suatu nialai untuk mrmutuskan daerah penelitian mana yand di pandangnya lebih penting
3. Nilai kebenaran dalam beberapa hal perlu di terima sebelum melakuakan analisa objektif politik yang lain
4. Asumsi-asumsi tertentu tentang keberadaan suatu atau pengetahuan parailmiah tidak membutuhkan pembuktian-pembuktian dan harus di terima sebelum di lakukan pembuktian oleh penelitian empiris
5. Prasangka-prasangka peneliti tidak dapat dengan begitu mudah di keluarkan dari penelitian ilmu sosial sebagaimana dalam ilmu alam, dimana terdapat koreksi yang selalu muncul terdapat prasangka dan ditorisi bentuk pengujian hasil-hasil penelitian
empiris secara luas telah di simpulkan oleh Robert dahl dengan empat tuduhan utama yaitu:
a. Pendekatan empiris tidak memilki kriteria hubungan
b. Dalam upaya mencapai netralitas dan objektivitas pendekatan empiris telah terperosok ke dalam istilah baru yang rumit dan tidak masuk akal
c. Dalam usaha mengelakkan nilai-nilai, mereka menolak semua dasar-dasar evaluasi, dan menganggap semua adalah sama
d. Untuk menunjukkan netralitas pendekatan empiris dalam banyak hal merupakan pendukung kuat demokrasi liberal.
Tuduhan yang di kemukakan oleh teoritikus trans-empiris terhadap pendukung pendekatan empiris yang telah di bantah oleh mereka adalah sebagai usaha mereka untuk mengelakkan nilai-nilai dan kemudian menolak semua dasar-dasar evaluasi dan menganggap semua in adalah sama.
Pada akhirnya masih ada dua tuduhan lagi yang di kemukakan oleh teoritikus trans-empiris terdapat teoritikus empiris yakni:
1. bahwa teoritkus cendrung terserat ke dalam ke dalam penyelidikan yang tripikal, tidak relevan dengan tujuan-tujuan kemanusiaan
2. di dalam usahanya untuk mencapai netralitas dan objektivitas, teoritikus empiris memandang perlu menciptakan istilah-istilah yang baru, rumit dan tidak masuk akal.
VIII. RELEVANSI KONTEMPORER FAHAM KLASIK
Plato dan ariestoteles (dan Socrates sebelum mereka) tidak membuat apapun antara ilmu politik (episteme politeke) dan filsafat politik (philosopia peri ta antropina), ilmu politik di dalam filsafat yunani di sebut sebagai “noetie” interpretasi kritis pribadi manusia dan masyarakat (neotic berasal dari kata “neoisis” yangb berarti pemikiran (thinking), dan dari “nous” yang berarti pikiran atau intelek). Interpretasi neotic bagi realitas, menurut ariestoteles adalah kesadaran kritis pribadi tentang asumsi-asumsi dasar dan tidak mengakui legenda-legenda dan tradisi masyarakat sebagai ekspresi kebenaran di luar perbincangan. Filsafat harus di kaji dalam artian “ sebagai perbincangan beberapa pikiran”
Menganalisa ide filosof klasik, mulai dari plato sampai marx dan seterusnya, gernuno membagi mereka ke dalam
a. Teosentris --- bersumber pada filsafat klasik, judaisme dan chistianity
b. Antroposentris --- di lakukan oleh Machiavelli, hibbes, locked an lain-lain
c. Metasepatis --- di jumpai dalam pandangan-pandangan “reseau dan marx
Study klasik dapat di ringkas dalam tiga topik yakni:
1. Teori klasik melibatkan study tentang perbedaaan yang besar sekali dalam interpretasi pengalaman dan dalam memahami jiwa masyarakat dan sejarah di antara plato dan hobbes, ariestoteles dan marx, Aquinas dan mahiavelli, agustine dan rosseay, locked an hegel misalnya, mengajarkan kepada kita unuk sabar mempelajari masing-masing filosof politik dari titik pandang, masanya dan pengalaman-pengalaman pribadinya dan tidak menolak dengan begitu saja setiap pandangan politik yang berbeda dengan pandangan kita.
2. Teori klasik membuat kita lebih menaruh horamat pada kualitas pemikiran seseorang yang sama sekali tidak sependapat dengan kita.
3. Kekelasikan filsafat politik dengan menggandakan perspektif dan filosof politik dengan bermacam sifat seperti plato, maachiavelli atau marx (berturut-turut mewakili teosentris, antroposentris dan pendekatan metastatic) memperdalam wawasan.
IX. KONTINUITAS PEMIKIRAN POLITIK TRADISIONAL
Michael Oakeshott, yang mengambil alih kepemimpinan ilmu politik pada London school of economic and political science dari haroid laski pada tahun 1951, di identifikasikan dengan kebangkitan kembali pemikiran-pemikiran konservatif di inggris.
Oakeshott yakni bahwa filsafat politik atau sebagaimana di katakana olehnya , menfilsafatkan politik adalah aktivitas yang terbatas dalam konteks peran yang lebih luas dari memfilsafatkan sebagai usaha untuk mengetahui satu metode tertentu dari pengalaman-pengalaman praktis dari totalitas pengalaman.
Definisi Jouvenel sendiri terhadap politik adalah sebagai berikut, politik merupakan suatu aktivitas yang membangun mengonsolidasikan dan tetap mengagregasikan manusia pengertinnya terhadap politik menganut paham ariestoteles bahwa dia memandang politik sebagai aktivitas yang jauh lebih meressap dari pada apa yang di lakukan leh pemerintah sebagai aktivitas yang melingkupi keseluruhan keberadaan manusia secara sosial.
Dengan sikap yang sederhana strauss menyebut dirinya sendiri sebagai pelopor paham historis yang mempunyai sasaran historis yang memepunyai sasaran pada pemikiran politik filosof-filosof besar masa kini. Karya utamanya di dalam lapangan ilmu sosial mengacu pada study dan penafsiran kembali pengajaran-pengajaran politik terhadap pemikiran-pemikiran politik utama seperti: plato, ariestoteles, tuchydydes, Machiavelli, hobbes dan locke tetapi dia melakukan itu dengan keyakinan bahwa hal ini merupakan kebutuhan dan usaha persiapan sebelum kelahiran kembali politik nyata terjadi
X. CHRISTIAN BAY
Pada masa kaum benavioralisme mencoba untuk menasionalkan dan membenarkan konsep elitis demokrasi melalui study terapan dan pengumpulan data statistic, Christian bay dalam tradisi filosof politik klasik, mempertayakan kebijaksanaan mereka dan mangajukan beberapa pertanyaan pundamental tentang masalh-masalh dan perspektif penelitian yang nampaknya telah terabaikan. Dia setuju dengan definisi david gaston, sebagai keseluruhan proses dalam mana nilai-nilai masyarakat di aajukan dan di sebarkan dalam menggunakan kekuatan dan otoritas, tetapi menolak ketiadaan kebenaran di dalam definisi seperti itu, Christian bay mengancam kesenderungan penelitian-penelitian sekarang yang tidak mencoba menghubungkan data prilaku yang bermakna tingkah laku politik yang melelahkan dengan usaha yang di buat-buat untuk menyelaraskan data mereka dengan teori demokrasi yang telah di lakukan oleh berelso, lazarspeld dan rac pheeketika mereka menyimpulkan bahwa system demokrasi memahami persyaratan-persyaratan tertentu bagi organisasi politik yang berjalan dan bahwa sistem tersebut sering bekerja dengan baik.
Christian bay memilki pendapat yang lebih baik mengenai study comparative politic dan sampai batas tertentu juga mengenai sitem politik luar negeri, karena study-setudy itu di buat dengan, “ perspective interdisipliner proporsional yang lebih baik” tetapi merasakan pula adanya “penyimpangan (bias) yang konsrpatif dan kadang-kadang etnosentris.
Bay berpendirian bahwa yang di sebut camus sebagai “pemberontak’ yakni orang yang tidak taat, jika ia memberontak demi solidaritas kemanusiaan, meski juga sadar tentang pentingnya aturan dan kesopanan, merupakan model kehidupan demokratis.
XI. ILMU POLITIK BARU
Menurut Veogalin, adalah menjadi tugas ahli teori untuk mempelajari secara empiris dan menilai secara kritis, pengalaman manusia sepanjang sejarah dengan harapan dapat membantu pencarian tentang tatanan masyarakat yang di carinya sendiri, suatu tugas yang di lakukan dengan baik oleh filsuf-filsup yunani dan ahli teologi nasrani. Tugas reori politik menurut voegelin adalah menguraikan secara empiris dan kritis, masalah-masalah tatanan yang berasal dari antropologi filsafat sebagai bagian dari entologi umum
Filsafat bagi vogelin ialah “ love of wisdom” kebijaksanaan (shopia) bukan dalam pengertian “keingintahuan yang sia-sia” melainkan orientasi jiwa yang tertata secara benar yang mengarah pada landasan yang transenden, filsafat yang bagi vogelin mengandung arti adanya pengalaman keterbukaan jiwa terhadap nilai-nilai yang transenden.
Dengan kata lain filsafat adalah pencarian kebenaran sejati yang meskipun tidak mengecualikan penyelidikan atau penelitian ilmiah, dapat di lakukan dengan berhasil oleh ketertiban manusia dalam eksistensi sebagai peserta yang bercermin pada realitas yang akan di telitinya melalui pertimbangan-pertimbangan (theoria) kebenaran.
—
Makalah
